[Merchandise][bsummary]
[Review][bigposts]

Era Kepresidenan Gus Dur

Era Kepresidenan Gus Dur
Era Kepresidenan Gus Dur
Sumber: 
thefamouspeople.com

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dus sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah.

Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Yang kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.

Sebelumnya, kami pernah membahas tentang Era Kepresidenan Singkat Habibie, untuk kali ini, kami akan membahas tentang Era Kepresidenan Gus Dur.

Kabinet pertama Gus Dus, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik seperti: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisipan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut.

Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Terlihat di laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.

Pada November 1999, Gus Dur mengunjungi negara-negara ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.

Gus Dur berencana untuk memberi Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi daerah dan bukan seperti referendum Timor Timur. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan kunjungan negara ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Pada Februari, Gus Dur melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Gus Dur mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Gus Dur sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.

Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.

Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Gus Dur adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun tidak ada bukti kuatnya. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.

Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Hubungan Gus Dur dan TNI memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku. Laska Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Gus Dur meminta TNI menghentikan aksi Laska Jihad, tetapi mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.

Kondisi Maluku semakin buruk sehingga Gus Dur harus menyatakan darurat militer. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur membolehkan bendera bintang kejora berkibar asalkan berada di bawah bendera Indonesia.

Pada akhir tahun 2000, banyak elite politik yang kecewa dengan Gus Dur. Pada akhir tahun November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

Pada 20 Juli 2001, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.

Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri.

Demikian Era Kepresidenan Gus Dur. Meskipun banyak menuai kontroversi selama pemerintahannya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi membuat pemulihan ekonomi Indonesia menjadi mudah. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda.

Salam Hangat,

[TNI][twocolumns]