Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat mulai dari tahun
1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dus sebagai presiden tidak terlepas dari
peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden
Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan
partai-partai Islam yang menjadi poros tengah.
Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati
Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Yang kemudian dilantik pada
21 Oktober 1999.
Sebelumnya, kami pernah membahas tentang Era Kepresidenan Singkat Habibie, untuk kali ini, kami akan membahas tentang Era Kepresidenan Gus Dur.
Kabinet pertama Gus Dus, Kabinet Persatuan Nasional,
adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik seperti:
PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisipan dan TNI juga
ada dalam kabinet tersebut.
Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi
pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan,
senjata utama Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah
membubarkan Departemen Sosial yang korup.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian
Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Terlihat di laju
pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara)
mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat
Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.
Pada November 1999, Gus Dur mengunjungi negara-negara
ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada
bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.
Gus Dur berencana untuk memberi Aceh referendum. Namun
referendum ini menentukan otonomi daerah dan bukan seperti referendum Timor
Timur. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya.
Selama kunjungannya, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa
ia mendorong penggunaan nama Papua.
Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan kunjungan negara ke
Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan
pulang ke Indonesia. Pada Februari, Gus Dur melakukan perjalanan luar negeri ke
Eropa. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India,
Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam.
Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di
bulan April, Gus Dur mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk
menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong.
Pada bulan Juni, Gus Dur sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis
dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara
yang dikunjunginya.
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia
mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap
rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor
Timur terhadap Wiranto.
Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian
dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan
yang diberikan Gus Dur adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi,
meskipun tidak ada bukti kuatnya. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan
Golkar dan PDI-P.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan
negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah
menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal 2001, saat kedua penandatanganan
akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No.
XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.
Hubungan Gus Dur dan TNI memburuk ketika Laskar Jihad
tiba di Maluku. Laska Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam
konflik dengan orang Kristen. Gus Dur meminta TNI menghentikan aksi Laska Jihad,
tetapi mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata
TNI.
Kondisi Maluku semakin buruk sehingga Gus Dur harus
menyatakan darurat militer. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora
berkibar di Papua Barat. Gus Dur membolehkan bendera bintang kejora berkibar asalkan
berada di bawah bendera Indonesia.
Pada akhir tahun 2000, banyak elite politik yang kecewa
dengan Gus Dur. Pada akhir tahun November, 151 anggota DPR menandatangani petisi
yang meminta pemakzulan Gus Dur.
Pada 20 Juli 2001, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang
Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta
dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk
penunjukan kekuatan.
Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang
berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan
mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar
sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut
tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur
dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri.
Demikian Era Kepresidenan Gus Dur. Meskipun
banyak menuai kontroversi selama pemerintahannya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa
pertumbuhan ekonomi membuat pemulihan ekonomi Indonesia menjadi mudah. Terima
kasih telah meluangkan waktu Anda.
