 |
| Era Kepresidenan Joko Widodo Periode Pertama Sumber: id.wikipedia.org |
Era Kepresidenan Joko Widodo Periode Pertama
Ir. H. Joko Widodo, atau lebih dikenal dengan sebutan
Jokowi, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia
terpilih Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 dan kembali
terpilih Bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019.
Sebelum
itu, kami juga pernah membahas tentang Era Kepresidenan SBY Periode Kedua.
Silahkan Anda periksa bila Anda tertarik. Sekarang kami akan melanjutkan Era Kepresidenan Joko Widodo Periode Pertama.
Kebijakan-Kebijakan
Jokowi memulai masa
kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia
Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap
untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.
Jokowi dikritik karena
meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib
anggaran, namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program
kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga
anggarannya pun mengikuti program tersebut.
Mulai tanggal 8 November,
ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit,
dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di
APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada
kepentingan asing, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap
tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah
yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai
Rp300 Triliun.
Sekembalinya dari luar
negeri, ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas,
melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan
kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kebijakan ini sempat diikuti
demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi ingin mengalihkan dana
subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.
Di bidang kelautan, Jokowi
menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta
diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di
bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan
harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi
agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap
tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan
hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.
Jokowi mendapat sambutan
hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke
60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan
perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani
mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional,
dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena
ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke
Indonesia.
Di bidang infrastruktur,
Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan
Indonesia dalam sektor ini, di antaranya adalah melakukan Jalan Tol Trans-Sumatra,
Tol Solo-Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk
Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan
lain-lain sebagainya.
Pada masanya, tercatat
telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai, dengan
membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih
ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan
kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan
petani. Indonesia.
Di depan Joko Widodo dalam
pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia–Pasifik (APEC) di
Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh
negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi
domestik dan demokratis.
Kebijakan Papua
Jokowi memberikan
perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung
sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan
infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan
jalan lintas Papua.
Banyak bandara perintis
dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih
besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017
tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat pada 11 Desember 2017.
Pada kunjungannya ke Papua
bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan
wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di
Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan
saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di
kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu
Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.
Para Pembaca, itulah Era Kepresidenan Joko Widodo Periode Pertama. Untuk Periode kedua, tentunya
kami belum bisa menulisnya karena periode kedua tersebut masih berlangsung dan
belum memuat banyak hal. Semoga Anda terbantu dengan artikel ini. Terima kasih
telah meluangkan waktu Anda.
